IPW: Alasan Kapolri Tidak Ingin Bantu Pansus Angket DPR Sudah Tepat
Judul : IPW: Alasan Kapolri Tidak Ingin Bantu Pansus Angket DPR Sudah Tepat
link : IPW: Alasan Kapolri Tidak Ingin Bantu Pansus Angket DPR Sudah Tepat
IPW: Alasan Kapolri Tidak Ingin Bantu Pansus Angket DPR Sudah Tepat
Ia mengatakan, ada tiga poin yang patut dicermati dari sikap penolakan Kapolri tersebut. Pertama, Kapolri ingin menjaga independensi dan menghindari Korps Bhayangkara menjadi alat politik dari kepentingan politik tertentu.
"Dengan penolakan itu Kapolri sepertinya ingin memberi kesadaran kepada kalangan legislatif, bahwa Polri adalah aparat atau alat penegakan hukum dan bukan alat politik para politisi di DPR," ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (20/6).
Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane
(Dok.Jawa Pos/ JawaPos.com)
Kedua, imbuh Neta, dari penolakan itu terlihat bahwa Kapolri tidak ingin institusinya dibenturkan para politisi di DPR dengan KPK. Sebab antara Polri dan KPK punya misi yang sama dalam hal pemberantasan korupsi di negeri ini, sementara kasus korupsi dalam proyek e-KTP diduga melibatkan banyak politisi yang harus ditindak KPK satu persatu.
Ketiga, penolakan Kapolri itu sesuai koridor undang undang. Sebab undang undang tidak mengatur bahwa Polri harus memenuhi permintaan Panitia Hak Angket DPR.
Penolakan Kapolri itu tentu akan memiliki risiko, antara lain Komisi III DPR bisa saja mempermasalahkan hal ini. Namun IPW berharap Kapolri tak perlu cemas karena apa yang dilakukannya, yakni menolak permintaan Panitia Hak Angket DPR pasti didukung penuh oleh publik.
IPW berharap Polri dan publik mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK. Sehingga siapapun tidak boleh masuk ke dalam wilayah materi perkara, dengan demikian tidak ada intervensi. Dan pihak pihak yang berusaha ikut campur untuk mengaburkan proses perkara korupsi e-KTP harus dicegah. Sehingga kasus e-KTP ini bisa diselesaikan di pengadilan Tipikor dan semua anggota DPR yang terlibat harus menjalani proses hukum.
"Demi kelancaran proses penegakan hukum ini Polri justru harus memback up KPK, setidaknya agar penyidik KPK terlindungi dari berbagai ancaman atau teror yang bisa menghambat proses penuntasan kasus korupsi e-KTP," pungkasnya.(cr2/JPG)
Demikianlah Artikel IPW: Alasan Kapolri Tidak Ingin Bantu Pansus Angket DPR Sudah Tepat
Anda sekarang membaca artikel IPW: Alasan Kapolri Tidak Ingin Bantu Pansus Angket DPR Sudah Tepat dengan alamat link https://petuahmuda.blogspot.com/2017/06/ipw-alasan-kapolri-tidak-ingin-bantu.html
Post a Comment