Kebijakan Lima Hari Sekolah Mendapat Penolakan di Rembang
Judul : Kebijakan Lima Hari Sekolah Mendapat Penolakan di Rembang
link : Kebijakan Lima Hari Sekolah Mendapat Penolakan di Rembang
Kebijakan Lima Hari Sekolah Mendapat Penolakan di Rembang
TERANCAM TAK BERJALAN: Kegiatan Madrasah Diniyyah (Madin) di Kabupaten Rembang terancam tak berjalan jika aturan lima hari sekolah benar-benar diterapkan Kemendikbud. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
REMBANG, suaramerdeka.com – Berbagai kalangan di Kabupaten Rembang, ramai-ramai menolak rencana kebijakan Kemendikbud menerapkan lima hari sekolah. Mereka menolak dengan berbagai alasan berbeda.
Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Rembang, mengeluarkan empat sikap terkait penolakan rencana kebijakan lima hari sekolah. Poin pertama, gagasan lima hari sekolah akan melahirkan jam belajar anak di sekolah yang panjang.
Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupten Rembang, Raabiatul Bisyriyah, juga menyebut kebijakan lima hari sekolah akan membuat siswa merasa jenuh. Kejenuhan tersebut yang dikhawatirkan akan menimbulkan sikap tidak peka terhadap kondisi sosial.
“Lima hari sekolah yang membuat durasi belajar di sekolah berlangsung hingga pukul 16.00 WIB, akan meniadakan waktu anak untuk menambah pembelajaran atas ilmu agama yang bisa diperoleh di madrasah diniyah atau taman pendidikan Alqur’an,” terangnya.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rembang, Atho’illah menyatakan, setidaknya ada tujuh aspek yang harus diperhatikan sebelum kebijakan lima hari sekolah diterapkan. Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah kelelahan pikir yang potensi dialami siswa jika harus belajar di sekolah sampai sore hari.
Selain itu, kebijakan lima hari sekolah pada praktiknya juga dikhawatirkan secara tidak langsung meniadakan fungsi pendidikan agama di luar sekolah. Apalagi, sebagian sekolah di pedesaan juga belum memiliki fasilitas memadai untuk pembelajaran lima hari.
“Mungkin sekolah perkotaan sudah ada fasilitas pendukung seperti masjid, mushola, tempat wudlu dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan yang ada untuk daerah-daerah terpencil keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak semua sekolah sudah menyediakanya,” ujarnya.
Biaya Membengkak
Penolakan juga mencuat dari kalangan Kepala Sekolah. Kepala SMPN 1 Sarang, Harjanta menyebut, sebagian besar daerah belum siap menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Alasan pertama soal biaya membengkak, baik untuk guru maupun orang tua.
“Jika pulang jam 15.00 WIB, maka guru juga harus menyiapkan anggaran tambahan untuk makan. Biasanya makan di rumah menjadi di sekolah. Begitu pula, siswa yang juga tentu butuh uang tambahan untuk jajan,” ungkap Sekretrasis PGRI Kabupaten Rembang itu.
Selain itu, Harjanta juga meragukan kesiapan fisik dan psikologis siswa jika jam sekolah sampai sore hari. Ia khawatir penerapan kebijakan itu nanti akan justru membuat kondisi psikologi siswa menjadi terbebani.
Sebelumnya, penolakan juga muncul dari anggota DPR-RI dari PPP asal Rembang, Arwani Thomafi. Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah akan memunculkan banyak kegaduhan. Bupati Rembang Abdul Hafidz juga menyebut kebijakan lima hari sekolah akan membuat waktu siswa hanya terkuras di sekolah formal saja.
Selain mematikan Madin, kebijakan tersebut juga akan membuat biaya pendukung pendidikan semakin membengkak.
“Pemkab Rembang Rembang belum meyikapi atau memberikan sikap resmi. Tetapi secara pribadi saya menolak jika kebijakan itu diterapkan,” tandasnya.
(Ilyas al-Musthofa/CN40/SM Network)
Demikianlah Artikel Kebijakan Lima Hari Sekolah Mendapat Penolakan di Rembang
Anda sekarang membaca artikel Kebijakan Lima Hari Sekolah Mendapat Penolakan di Rembang dengan alamat link https://petuahmuda.blogspot.com/2017/06/kebijakan-lima-hari-sekolah-mendapat.html
Post a Comment