Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk - Hallo sahabat Petuah Muda, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk
link : Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk

Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan Pansus Angket DPR.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pimpinan KPK sebaiknya taat sebagai penegak hukum. Menurutnya, kalau KPK bersikap tidak patuh hukum, dikhawatirkan akan dicontoh oleh pihak-pihak tertentu ketika akan diperiksa KPK.

"Berarti kalau ada orang dipanggil KPK, orang konsultasi juga kepada MA, kepada yang lain, perlu hadir gak nih mau dipanggil KPK. Itu tidak baik dari segi penegakan hukum," kata Yusril saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6).

Menurut Yusril, Pansus Angket merupakan hak dan kewenangan DPR. DPR adalah salah satu lembaga negara, yang mempunyai wewenang untuk melakukan angket terhadap dua hal. Pertama, terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, terhadap pelaksanaan suatu undang undang.

Yusril menjelaskan, KPK itu bukan bagian dari pemerintah, tapi memiliki tugas sebagai aparat penegakan hukum. Hanya saja, KPK ranahnya bukan di yudikatif dan statusnya sama seperti Kejaksaan Agung dan Polri.

"Bedanya, Kejagung dan polisi di bawah Presiden. KPK itu suatu lembaga yang sebenarnya eksekutif juga ranahnya, cuma dia tidak berada di bawah Presiden," ujarnya.

Sehingga, salah jika ada anggapan Pansus Angket DPR tidak tepat diarahkan kepada KPK. Yusril menambahkan, proses pemanggilan bukan untuk memperlemah KPK, melainkan untuk mengevaluasi undang-undang yang sudah berlaku sejak 2002.

"Jadi jangan difokuskan kepada persoalan Miryam (Haryani) saja. Itu hanya soal kecil saja. Tapi pelaksanaan undang-undang. Jadi bukan dilihat tugas ini mau memperlemah KPK. Kalau KPK merasa tidak puas terhadap hak angket itu, KPK bisa mengajukan gugatan ke pengadilan," jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Demikianlah Artikel Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk

Sekianlah artikel Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Soal Hak Angket DPR, Yusril Harap KPK tak Beri Contoh Buruk dengan alamat link https://petuahmuda.blogspot.com/2017/06/soal-hak-angket-dpr-yusril-harap-kpk.html